JAKARTA - Komisi I DPR akan melaksanakan rapat dengar pendapat dengan pemerintah, Rabu 16 September 2009, pukul 14.00. Dalam rapat itu, dewan akan mempertanyakan sikap pemerintah terhadap nasib RUU tentang Rahasia Negara. “Kami akan minta penegasan tentang kepastian pemerintah untuk secara resmi menarik RUU ini atau tidak,” kata Theo L Sambuaga, Ketua Komisi I, dalam konferensi pers di DPR, Selasa 15 September 2009.
Pembahasan RUU tentang Rahasia Negara kembali menghangat setelah media massa memberitakan bahwa pemerintah menganjurkan DPR agar tidak terburu-buru menyelesaikan pembahasan RUU.
Sikap pemerintah itu kemudian mendapat tanggapan serius dari Komisi I. Tadi siang, sejatinya komisi ini dan pemerintah melaksanakan rapat soal RUU itu. Namun, kata Theo pertemuan dibatalkan karena suasana sudah tidak mendukung lagi.
Theo mengatakan sikap pemerintah yang menginginkan agar DPR tidak buru-buru menyelesaikan RUU tentang Rahasia Negara sama artinya menjelaskan jika eksekutif memiliki kecenderungan tidak mau menyelesaikannya.
“Kalau pemerintah memang tidak mau lagi, ya tarik saja langsung,” kata Theo.
Wakil Ketua Komisi I, Sidarto Danusubroto, menambahkan DPR seperti sedang dibenturkan kepada publik. “Seolah-olah pemerintahlah yang reformis. Ini tidak lucu. Besok kami minta konfirmasi langsung,” katanya.
Komisi I, Effendy Choirie, juga mengibaratkan pemerintah sedang berdiri di dua kaki. Kata dia, di satu sisi, pemerintah tetap menugaskan staf mereka untuk membahas RUU. Di sisi lain, katanya, lewat media, pemerintah menggebuk DPR.
Menurut Effendy seandainya memang pemerintah mempunyai ketakutan kepada publik jika RUU itu diundangkan, langkah terbaik ialah menarik rancangan itu kembali.
“Tapi kenapa DPR yang mesti dikambinghitamkan. Seolah-olah kami yang memaksa-maksa."
Tetapi, kata dia, jika pemerintah berniat menarik kembali rancangan itu, haruslah menggunakan aturan main. Misalnya, surat resmi. “Jangan jubirnya bicara di hadapan publik, tapi aparatnya disuruh ke sini.”
