JAKARTA - Pejabat DKI diingatkan untuk tidak menerima parsel yang biasanya dikirimkan menjelang Lebaran tiap tahun. Gubernur DKI Fauzi Bowo menegaskan pejabat dilingkungan Pemprov DKI harus tetap mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendayaan Aparatur Negara (PAN) maupun imbauan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Yang jelas saya menghimbau tidak ada yang menerima, dan kalau bisa diumumkan (oleh pejabat) terlebih dahulu, agar tidak dikirim," kata Gubernur di Balaikota Jakarta, Senin (7/9).
Sebelumnya, KPK kembali mengeluarkan himbauan agar pejabat tidak menerima segala bentuk gratifikasi, termasuk parsel Lebaran. Larangan itu terdapat dalam UU No.20 Tahun 2001 pasal 12 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sementara mengenai batasan nilai parsel yang boleh diterima, Gubernur menyebut ia akan menggunakan aturan yang dikeluarkan oleh Menpan Taufik Efendi antara lain yang membolehkan menerima parsel dengan nilai tidak lebih dari Rp250 ribu dengan catatan parsel tersebut diberikan oleh atasan ke bawahan dan bukan sebaliknya.
"Untuk batasan, kita mengikuti aturan yang ditetapkan Menpan," kata Fauzi. Pemberian parsel kepada pejabat dilarang karena dikhawatirkan merupakan suap yang berkaitan dengan jabatan pejabat yang bersangkutan.(mi/red)
