Pemerintah Siapkan Dana Rp1,7 Triliun untuk Rekonstruksi Gempa Jawa Barat
JAKARTA - Pemerintah menyediakan dana Rp1,781 triliun untuk membantu pembangun kembali rumah penduduk yang rusak akibat gempa berkekuatan 7,3 Skala Richter yang mengguncang sebagian wilayah Jawa Barat (Jabar).
"Total dana yang disediakan Rp1,781 triliun, dimana Rp1,531 triliun diantaranya ditanggung pemerintah pusat dan Rp250 miliar oleh pemerintah daerah," kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie di Jakarta, Selasa (15/9).
Hal itu dikatakannya usai memimpin rapat koordinasi tentang rencana rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat gempa di Jawa Barat. Dana dari pemerintah pusat, lanjut dia, akan diserahkan kepada gubernur untuk membiayai rekonstruksi perumahan penduduk di 14 kabupaten di Jawa Barat yang rusak akibat gempa.
"Gubernur akan menyerahkannya kepada kelompok masyarakat dan mereka yang akan membangun rumah mereka sendiri. Besaran bantuan akan ditentukan pemerintah daerah berdasarkan tingkat kerusakan," katanya.
Ia menambahkan skema pemberian bantuan rekonstruksi dilakukan seperti skema yang pernah diterapkan di Daerah Istimewa Yogyakarta setelah bencana gempa tahun 2006.
Jumlah rumah yang rusak akibat gempa di wilayah itu, menurut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, total sebanyak 200.192 unit dengan rincian 53.880 unit rusak berat, 48.259 rusak sedang dan 98.053 rusak ringan.
"Data itu masih diverifikasi lagi dan prosesnya ditargetkan selesai tanggal 15 Oktober. Jadi pada saat itu juga rekonstruksi bisa dimulai," kata Aburizal.
Pembangunan kembali rumah penduduk yang rusak akibat gempa di wilayah tersebut, katanya, ditargetkan selesai pada akhir Februari tahun 2010. Selain melakukan pembangunan kembali, Aburizal melanjutkan, pemerintah juga berencana memindahkan perumahan penduduk yang berada di kawasan rawan bencana.
"Pemerintah kabupaten akan memberikan data tentang permukiman-permukiman yang perlu direlokasi dan menyampaikannya kepada gubernur supaya bisa ditindaklanjuti," katanya.
Lebih lanjut Aburizal menjelaskan, selain permukiman banyak pula infrastruktur dan fasilitas publik yang rusak akibat gempa. Menurut data Pemerintah Provinsi Jawa Barat, gempa yang mengakibatkan 81 orang meninggal dunia, 45 orang hilang, dan 177.490 orang mengungsi itu juga menyebabkan 6.756 ruang sekolah rusak.
Selain itu, 144 unit puskesmas, 5.883 masjid, 675 kantor pemerintah, 68 pondok pesantren dan beberapa fasilitas ekonomi rusak. Beberapa bagian ruas jalan dan waduk juga mengalami kerusakan. Dana untuk pembangunan kembali fasilitas selain perumahan yang rusak, kata Aburizal, akan ditanggung bersama oleh pemerintah daerah dengan bantuan dari departemen atau instansi terkait.
"Untuk sekolah misalnya, Menteri Pendidikan Nasional mengatakan akan segera dibangun. Tidak hanya yang rusak akibat gempa, tapi juga yang masih di bawah standar," katanya.
Ia menambahkan, sebelum ruang sekolah selesai diperbaiki pemerintah akan membangun barak untuk tempat belajar mengajar sementara.(mi/red)
Staff Redaksi
Hendrik S (Polda Metro Jaya) (Jaksel) Robin S (Jaktim) Ramdani BE, Agus Subarkah (Jakpus)Butet (Jakut) Biro Bekasi :Sepmi R (Kabiro) , Joni Sitanggang, Binton Juntak, Mustofa, Ringan Simbolon, Haerudin, Herman Sitanggang, Mulayadi TH, Togar S, Banjarnahor, Syafi'i M, Biro Kab.Bogor (Kabiro) Depok : Radot S, (Kabiro), Karawang : Ade Junaidi (Kabiro), Rihas Purnama YM, Edi Askam, Mustamir, Otong, Wawan, Junaedi, Sopyan Junior, Mumuh MuhamadMursid. Perwkln Jabar: Idris C.Pasaribu (Ka Prwkl), Ungkap M, Deni Ridwan, Parasman. Biro Cimahi : Martunas S. Prwkln Lampung : (Ka.Prwkln) Kab Tanggamus : Prwkln Jambi : Sabarudin Nasution SE (Ka.Prwkl), Biro Tanjabbar : Hasbullah Biro Kab/Kota Siantar : Buhardo Siahaan. Biro Sulselbar : (Ka.Biro)