JAKARTA PUSAT - Sebagai apresiasi kepada tokoh-tokoh yang dianggap berjasa pada perkembangan ilmu pemerintahan, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) memberikan penghargaan MIPI Award 2009 kepada enam praktisi pemerintahan, satu pemerhati pemerintahan, dan ilmu pemerintahan.
Enam pratisi tersebut, yakni Jusuf Kalla (Wakil Presiden RI), Jimly Asshiddiqie (Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi), Barnabas Suebu (Gubernur Papua), Luthfi A Mutty (Bupati Luwu Utara, Sulawesi Selatan), Burhanuddin A Rasyid (Bupati Sambas, Kalimantan Barat) dan Suryatati A Manan (Walikota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau).
Sedangkan MIPI Award 2009 kategori pemerhati pemerintahan diberikan kepada Imam B Prasodjo (Guru Besar Universitas Indonesia), dan untuk kategori ilmu pemerintahan diberikan kepada Miftah Thoha (Guru Besar Universitas Gajah Mada).
"MIPI bukan lembaga yang karena formalitas kemudian memberikan award. Tidak seperti itu. Sebab, proses pemberiannya tidak sesederhana hanya dengan memilih siapa yang layak mendapatkan award. Tapi harus melalui kajian. Tahun ini sebenarnya banyak orang yang diusulkan untuk mendapatkan nominasi, tapi tentunya kami memilih yang terbaik dari sekian banyak yang baik," kata Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta, yang juga sebagai Ketua Umum MIPI, di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat.
Karena itu, Fauzi Bowo menegaskan, pemberian MIPI Award 2009 kepada Jusuf Kalla bukan karena yang bersangkutan menjabat Wakil Presiden RI. Akan tetapi memang ada penilain tersendiri terhadap Jusuf Kalla selama menjadi Wapres. Menurut pandangan MIPI, Jusuf Kalla adalah sosok wakil presiden yang fenomenal.
Menanggapi hal tersebut, Jusuf Kalla mengaku, cukup senang atas penghargaan ini. Di sela-sela acara itu, wapres juga berseloroh dengan mengatakan, biasanya yang memberikan award adalah wapres kepada gubernur. Namun saat ini justru terbalik, gubernur yang memberikan award pada wapres. "Ini hiburan untuk saya. Penghargaan ini punya makna bahwa kita telah berbuat sesuatu, yakni menjalankan tugas dengan baik," terangnya.
Ia sendiri mengaku telah memiliki pengalaman di pemerintahan kurang lebih sepuluh tahun, yakni lima tahun menjadi menteri dan lima tahun berikutnya menjadi wapres. Selama menjabat di jajaran pemerintahan tersebut, ia mencermati bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, maka pemerintah itu harus dapat memerintah bangsanya, bukan hanya sekadar mengimbau. Setidaknya dengan memerintah maka akan tercipta payung hukum yang berbentuk surat keputusan dan sebagainya.
Lain halnya pada era pemerintahan Soeharto, semua berjalan serba enak. Betapa tidak, semua hal, kalau sudah atas nama Soeharto maka dapat berjalan lancar. "Bayangkan, yang namanya arahan saja tidak boleh dibantah oleh bawahannya hingga ke tingkat camat," kata pria yang akrab disapa JK itu.
Sementara itu, Ketua Komite Penilai MIPI Award 2009, Arbi Sanit mengatakan, MIPI didirikan untuk mendorong perkembangan ilmu pemerintahan di Indonesia, baik melalui akademis maupun praktisi pemerintahan. Pemberian award ini rutin dilakukan setiap tahun dan sejauh ini tercatat sudah tiga kali berturut-turut sejak tahun 2007. "Kami berharap award ini bukan hanya sebagai hadiah, akan tetapi dapat dijadikan sebagai bahan motivasi yang berpihak pada ilmu pemerintahan," jelasnya.(jay)
