Penyaluran dana PPMK akan dilakukan secara bertahap.
JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menyalurkan dana Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan tahun 2009 sebesar Rp 83,8 miliar.
"September akan mulai kita salurkan," kata kata Asisten Perekonomian dan Admistrasi Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Mara Oloan Siregar, di Balai Kota, Rabu, 22 Juli 2009.
Penyalurannya akan dilakukan secara bertahap. Petugas akan memprioritaskan kelurahan yang telah siap dengan Lembaga Keuangan Mikro seperti badan hukum koperasi.
Masyarakat dapat mengajukan pembiayaan dari LKM jika sudah memiliki usaha awal dengan nilai maksimal kredit perorang dibatasi sebesar Rp 5 juta. Sedangkan jika kelompok [anggota maksimal lima orang], dana bergulir yang dapat dipinjam sebesar Rp 25 juta.
Dana PPMK tak lagi menerapkan sistem bunga, melainkan bagi hasil. Jangka waktu pengembalian dan besaran bagi hasil ditentukan tergantung kesepakatan antara pengelola LKM dan pemanfaat.
Jika pada tahun-tahun sebelumnya dana PPMK dikelola oleh dewan kelurahan, mulai tahun ini PPMK akan dikelola LKM. "Ini agar penyalurannya lebih akuntabel dan transparan," ujarnya. Sebab, saat dikelola dewan kelurahan, dana PPMK sering macet dan tak tertagih.
Nantinya, masing-masing pengelola LKM akan diberi pelatihan khusus. "Kita lakukan training pengelolaan perkoperasi dan pembuatan business plan (perencanaan bisnis). Tentu kita persiapkan dengan matang. Tidak bisa hanya kita kasih uang. Nanti, seperti sebelumnya banyak yang macet," ujarnya.
Selain itu, menurut Mara Oloan, Pemprov DKI juga akan melibatkan pihak ketiga sebagai konsultan. "Konsultan ini yang akan menjadi pendamping di setiap kelurahan untuk memastikan penerapan Standar Operation Procedure (SOP) penyaluran dananya," kata Mara.(vvn/jay)
