Walikota Jakut Minta Maaf dan Siap Dicopot

JAKARTA - Walikota Jakarta Utara Bambang Sugiyono menegaskan siap dicopot dari jabatannya menyusul insiden berdarah Tanjung Priok. Korban 'jabatan' baru ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo untuk Kepala Tramtib dan Linmas Harianto Badjuri. Badjuri dinonaktifkan tadi malam.

"Bila harus dicopot jadi Walikota, saya ikhlas. Jabatan adalah amanah dari Allah. Dan pertemuan ini, bukan sarana minta dikasihani agar tidak dicopot dari jabatan walikota," tegas Bambang di hadapan tokoh pemuda di Kantor Walikota Jakarta Utara, Sabtu 17 April 2010. Bambang didampingi Asisten Tata Praja Ciptono, Kesbangpol Darwis M Aji, dan Asisten PLH Seko Yuliadi.

Pernyataan itu disampaikan Bambang saat menjawab pertanyaan para tokoh masyarakat yang menghujat kepemimpinannya sebagai Walikota Jakarta Utara.

Elemen masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Pemuda Pancasila, Himpunan Mahasiswa Islam, Front Pemuda Jakarta Utara dan organisasi pemuda dan masyarakat lainnya di Jakarta Utara.

Sebenarnya, kata Bambang, pihaknya tidak menyukai adanya penggusuran. Dia beralasan penggusuran yang selama ini dilakukan adalah untuk kepentingan masyarakat juga. Seperti pedagang kaki lima di lorong 104 Koja Jakarta Utara.

Alasannya karena PK5 berdagang di badan jalan hingga menutupi jalan. "Ini mengganggu aktifitas pengendara dan masyarakat. Dan mereka juga telah diberikan tempat yang layak," ujar Bambang.

Dalam kesempatan itu, Bambang menjadikan peristiwa bentrok di sekitar lahan Mbah Priok menjadi sejarah dalam kepemimpinannya. "Saya akan lebih berhati-hati lagi. Dan saya minta maaf kepada masyarakat Jakarta Utara atas kejadian Mbah Priok," ucap Bambang.

Para tokoh pemuda dan masyarakat menilai Bambang gagal merangkul pemuda, sehingga terjadi peristiwa berdarah Mbah Priok. Mereka menganggap selama ini, pemuda di Jakarta Utara tidak diperdulikan.

"Kalau sudah begini, baru kita dilibatkan. Kenapa tidak sejak awal. Tentunya kami akan bantu sosialisasi, itu pun bila program yang masuk akal. Kejadian kemarin itu, tanpa kita provokasi massa bergerak sendiri," kata wakil dari KNPI.

Menjawab pernyataan tersebut, Bambang berjanji akan lebih sering menggelar pertemuan dengan warga. "Perlu diingat lagi, tidak ada pretensi apapun dalam pertemuan ini. Bisa saya tetapkan 3 bulan sekali kita gelar pertemuan seperti ini," ujar walikota.

Soal dibubarkannnya Satpol PP yang dikeluhkan telah bertindak anarkis, dia mengatakan, kewenangan pembubaran Satpol PP bukan di tangan walikota. "Ada prosedur yaitu undang-undang. Jadi, tidak bisa dibubarkan begitu saja, itu ada prosesnya. Dan itu bukan kewenangan walikota tapi tingkat yang lebih tinggi," ujarnya menjelaskan.

Soal uang sebesar Rp 11 miliar dari Pelindo yang disebutkan menjadi latar belakang pembongkaran makam Mbah Priok, Bambang mengatakan dana dari Pelindo jatuh langsung ke pasukan. Namun ia tidak menjelaskan pasukan yang dimaksud, apakah Satpol PP. "Diluar pasukan tidak ada yang menerima uang itu. Kita lihat saja hasil penyelidikan kasus Mbah Priok," ujarnya.(red)